Nasib Pete Hegseth di ujung tanduk, perang Iran seret Menhan AS ke ambang pemakzulan

 Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi upaya pemakzulan setelah anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadapnya.

Langkah tersebut dilakukan Massie, anggota DPR AS asal Kentucky, dengan mendorong DPR untuk melakukan pemungutan suara terkait resolusi pemakzulan Hegseth.

Massie menuduh Hegseth menjalankan operasi militer AS di Iran tanpa persetujuan Kongres. Ia juga mempersoalkan sejumlah tindakan Departemen Pertahanan yang menurutnya berada di luar kewenangan konstitusional dan bertentangan dengan ketentuan War Powers Resolution 1973.

Dalam pernyataannya, Massie menuding keterlibatan militer AS dalam konflik Iran telah berlangsung lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres.

"With engaging in hostilities in Iran for more than 90 days without congressional authorization, Secretary Hegseth is breaking the law and must be held accountable," kata Massie dalam pernyataan yang dikutip dari Time.com.

Tuduhan tersebut merupakan posisi Massie yang dituangkan dalam dokumen pemakzulan dan belum menjadi putusan hukum bahwa Hegseth terbukti melakukan pelanggaran. Resolusi tersebut juga masih harus melewati tahapan politik dan konstitusional di Kongres AS.

Meski demikian, langkah Massie menjadi perhatian karena ia berasal dari Partai Republik, partai yang juga menaungi Presiden AS Donald Trump dan saat ini menguasai DPR.

Bukan Hanya Perang Iran

Perang Iran bukan satu-satunya persoalan yang dimasukkan Massie dalam delapan pasal pemakzulan tersebut.

Ia juga menuduh Hegseth menyalahgunakan kewenangan Departemen Pertahanan dalam sejumlah persoalan lain, termasuk dugaan tindakan terhadap Senator Mark Kelly.

Persoalan tersebut bermula setelah Kelly bersama sejumlah anggota parlemen Demokrat membuat video yang mengingatkan personel militer dan komunitas intelijen bahwa mereka dapat menolak menjalankan perintah yang dianggap ilegal.

Massie menilai tindakan yang dilakukan terhadap Kelly berkaitan dengan kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi AS.

Selain itu, Massie memasukkan tuduhan mengenai operasi militer AS di Venezuela. Menurutnya, operasi yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya dilakukan tanpa kewenangan konstitusional atau hukum yang memadai.

Dengan demikian, perang Iran menjadi salah satu bagian utama dalam tuduhan Massie, tetapi bukan satu-satunya dasar yang digunakan untuk mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth.

Massie Dorong DPR Segera Bersikap

Untuk mempercepat proses tersebut, Massie mengajukan resolusi pemakzulan sebagai privileged resolution.

Status ini memberikan jalur prosedural yang memungkinkan Massie meminta DPR mempertimbangkan resolusi tersebut dalam batas waktu tertentu. Reuters melaporkan DPR harus menindaklanjuti resolusi itu dalam dua hari legislatif.

Massie mengatakan dirinya tidak memberi tahu pimpinan Partai Republik sebelum mengajukan langkah tersebut.

Kepada wartawan, ia menjelaskan bahwa pemberitahuan lebih awal dikhawatirkan dapat membuat agenda pembahasan di DPR kembali tertunda.

Situasi tersebut menjadi semakin penting karena DPR AS dijadwalkan memasuki masa reses menjelang pemilihan paruh waktu pada November 2026.

Dengan waktu yang terbatas, perhatian kini tertuju pada kapan DPR akan memberikan kesempatan bagi anggota Kongres untuk memberikan suara terhadap resolusi yang diajukan Massie.

Pentagon Tetap Bela Hegseth

Di tengah tuduhan tersebut, Departemen Pertahanan AS menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Hegseth.

Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson mengatakan seluruh departemen tetap berada di belakang kepemimpinan Hegseth.

"Seluruh Departemen bersatu di belakang visi Menteri dan akan terus bekerja untuk menempatkan para prajurit serta kepentingan Amerika sebagai prioritas," kata Wilson dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media AS.

Pernyataan Pentagon tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Massie dan Departemen Pertahanan.

Massie mempersoalkan dasar hukum serta kewenangan Hegseth dalam menjalankan operasi militer AS, sementara Pentagon menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Menteri Pertahanan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan AS, DPR harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberikan suara terhadap pasal-pasal pemakzulan. Jika proses tersebut berlanjut, perkara dapat diteruskan ke Senat untuk menjalani persidangan pemakzulan.

Karena itu, tahap yang menjadi perhatian dalam waktu dekat adalah proses di DPR, bukan langsung pencopotan Hegseth dari jabatannya.

Hasil akhir proses pemakzulan akan bergantung pada keputusan Kongres dan tahapan konstitusional berikutnya apabila resolusi tersebut diteruskan.