rencana motor listrik SPPG dihibahkan ke guru honorer, DPR hingga FHGTK setuju

  Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan ribuan sepeda motor listrik kepada guru honorer di berbagai daerah menjadi perhatian publik.

Kebijakan tersebut muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Motor listrik yang semula dibeli untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini belum dapat didistribusikan.

Penyidik masih melakukan pendataan dan pengamanan terhadap seluruh kendaraan yang terkait dengan perkara tersebut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 17.600 unit motor listrik yang saat ini telah disegel oleh penyidik.

Langkah penyegelan dilakukan karena kendaraan-kendaraan tersebut masih berada di gudang milik penyedia dan belum disalurkan ke lokasi tujuan sebagaimana rencana awal BGN.

Menurut penyidik, pengamanan aset diperlukan untuk memastikan seluruh unit tetap berada dalam pengawasan selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian, keberadaan setiap kendaraan dapat dipastikan dan terdata dengan baik.

Selain untuk kepentingan pendataan, penyegelan juga dimaksudkan guna mencegah kemungkinan perpindahan aset tanpa sepengetahuan aparat penegak hukum.

Proses pengecekan hingga kini masih terus berlangsung.

Tim penyidik melakukan verifikasi di sejumlah titik penyimpanan untuk memastikan kondisi serta jumlah kendaraan sesuai dengan data yang dimiliki.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kejagung dalam mengamankan barang yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi program MBG.

Di sisi lain, rencana hibah kepada guru honorer menunjukkan bahwa motor listrik tersebut sebelumnya diproyeksikan memiliki fungsi sosial yang lebih luas setelah tidak digunakan untuk kebutuhan operasional SPPG.

Namun, sebelum keputusan terkait pemanfaatan kendaraan itu dapat direalisasikan, proses hukum yang sedang berjalan harus terlebih dahulu diselesaikan.

Karena itu, seluruh unit motor listrik masih berada dalam status pengawasan penyidik hingga ada perkembangan lebih lanjut dalam perkara tersebut.

Kejagung menegaskan bahwa setiap aset yang berkaitan dengan penyidikan harus dipastikan keberadaannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Pendataan yang dilakukan saat ini juga menjadi dasar bagi penyidik untuk mengetahui secara rinci kondisi dan distribusi kendaraan yang telah dibeli melalui program tersebut.

Dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu unit, pengawasan terhadap motor listrik itu menjadi salah satu fokus penting dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Sementara itu, pemeriksaan dan pengecekan di berbagai lokasi penyimpanan masih terus dilakukan guna memastikan seluruh kendaraan tetap aman dan terdokumentasi dengan baik.