Bahlil: Jangan sampai E10 hingga E50 justru pakai etanol impor

  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan pengembangan campuran etanol pada bensin dari E10 hingga E50 harus ditopang produksi etanol dalam negeri. Pemerintah tidak ingin penerapan bahan bakar nabati tersebut justru membuat Indonesia bergantung pada impor etanol.

Bahlil mengatakan pemerintah mulai merancang roadmap pengembangan E50 setelah rencana tersebut dibahas dalam sidang Dewan Energi Nasional (DEN). Tahapannya akan disesuaikan dengan kesiapan industri dan kemampuan produksi etanol di dalam negeri.

“Jadi kita pengen untuk memanfaatkan produksi kita dalam negeri,” kata Menteri ESDM, di Jakarta

Menurut Bahlil, pengembangan E50 menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan energi di tengah kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah tidak ingin kebutuhan energi nasional terus bergantung pada pasokan dari negara lain.

Ia menjelaskan bahan baku etanol dapat berasal dari sejumlah komoditas, seperti tebu, singkong, dan jagung. Komoditas tersebut akan diproses menjadi etanol yang kemudian dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar.

“Etanol itu bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, yang diprosesing kemudian bisa menghasilkan etanol. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membangun pertumbuhan kawasan di daerah-daerah,” ujar Bahlil.

Pemerintah, lanjut Menteri ESDM, tengah menyusun tahapan penerapan campuran etanol dengan mempertimbangkan perkembangan industri. Ia mencontohkan penerapan E10 pada 2027 dan pengembangan E20 pada 2028 sebelum menuju tingkat campuran yang lebih tinggi.

Bahlil menilai pengembangan E50 dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin jadi. Dengan produksi etanol yang berasal dari sumber daya domestik, kebutuhan energi sekaligus dapat ditopang oleh komoditas dan industri dalam negeri.

“Kalau ini mampu kita lakukan ke E50, insyaallah, insyaallah target kita, kita tidak lagi melakukan impor bensin yang jadi, produk jadi,” kata Menteri ESDM.

Bahlil menyebut pengembangan E50 juga merupakan bagian dari upaya mencari alternatif energi sebagaimana keberhasilan Indonesia mengembangkan biodiesel hingga B50. Menurut dia, pengalaman tersebut menjadi salah satu pijakan untuk mengembangkan bahan bakar berbasis etanol.

Ia mengatakan Indonesia dapat melihat pengalaman negara lain yang telah mengembangkan penggunaan etanol dalam bahan bakar. Ia menyebut Brasil telah menerapkan E100, sedangkan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat juga telah menggunakan E100.

Namun, Bahlil menekankan penerapan tingkat campuran etanol harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri dan produksi bahan baku di dalam negeri. Pemerintah tidak ingin program tersebut hanya mengubah ketergantungan dari impor bensin menjadi ketergantungan terhadap impor etanol.

“Jadi kita tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50 tapi etanolnya diimpor dari luar, sama aja itu,” tegasnya.

Pemerintah Mulai Siapkan Basis Produksi 

Di sisi lain, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mulai menyiapkan basis produksi bahan baku etanol melalui pengembangan tebu, singkong, dan jagung. Rapat terkait pengembangan etanol telah dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan sebanyak 44 bupati mendukung program tersebut dan pemerintah daerah akan mulai bergerak menyiapkan lahan serta produksi komoditas bahan baku etanol. Penanaman diharapkan mulai dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Mentan, kebutuhan lahan untuk pengembangan etanol diperkirakan mencapai 1 hingga 2 juta hektare. Untuk tebu saja, pemerintah memperkirakan kebutuhan lahannya sekitar 1 juta hektare.

Amran mengatakan pemerintah akan memprioritaskan lahan yang telah tersedia untuk mendukung program tersebut. Salah satunya berasal dari lahan yang diarahkan untuk agroforestri tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan dengan luasan sekitar 1,3 juta hektare.

“Jadi jangan langsung babat hutan, nggak. Itu terakhir. Yang kedua adalah seluruh yang sudah dilepaskan kita pilih. Ada 1,3 juta hektar. Kita pilih lagi. Kalau sudah cocok dengan tebu, oke itu aja kita pakai,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pabrik pengolahan etanol di berbagai daerah. Skema pendanaannya akan melibatkan BUMN dan swasta, dengan BUMN diprioritaskan untuk mengambil porsi investasi sesuai kemampuan sebelum kemudian diperluas kepada sektor swasta.

Amran menuturkan kepastian lahan menjadi faktor penting untuk menarik investasi swasta. Ia memperkirakan skema pembiayaan dapat berasal sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari swasta, meski porsi tersebut masih dapat menyesuaikan kemampuan BUMN.

Ia menyebut pengembangan E50 secara penuh bersama B50 berpotensi menghemat devisa hingga 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp 500 triliun per tahun. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor energi.

“Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50, E50 dengan B50 itu 30 miliar dollars. Artinya kurang lebih 500 triliun per tahun. Per tahun kita hemat devisa kita,” kata Amran.

Ia enambahkan penerapan campuran etanol akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah memperkirakan E20 dapat diterapkan pada 2029, kemudian meningkat menuju E40 pada 2030–2031 seiring dengan perkembangan produksi etanol dalam negeri.

Amran menilai pengembangan industri etanol juga dapat memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Ia memperkirakan program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 8 juta tenaga kerja permanen.

“Kalau ini terjadi, minimal itu delapan juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen,” ujarnya.

Dengan penyiapan lahan, bahan baku, dan industri pengolahan tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan etanol tidak hanya menjadi program pencampuran bahan bakar, tetapi juga membangun rantai produksi energi berbasis komoditas dalam negeri.