Imipas lakukan pengawasan berlapis jaga stabilitas di tengah konflik

  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan pengawasan berlapis demi menjaga stabilitas keimigrasian dalam negeri di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pengawasan berlapis itu dilakukan sejak sebelum kedatangan, saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi hingga selama orang asing berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"Dinamika geopolitik global, khususnya eskalasi konflik kawasan Timur Tengah, telah menimbulkan tekanan baru terhadap tata kelola keimigrasian di berbagai negara, termasuk Indonesia," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

Dijelaskan Agus, pada tahap sebelum kedatangan, Kementerian Imipas melakukan skrining berbasis risiko melalui evaluasi kebijakan visa secara periodik, khususnya bagi negara dan subjek dengan tingkat risiko tertentu.

"Serta verifikasi identitas dengan memanfaatkan basis data terintegrasi, seperti data cekal, subject of interest, dan Interpol," ucapnya.

Pada saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, petugas melakukan verifikasi identitas dan dokumen. Proses itu dilakukan dengan dukungan teknologi, seperti sistem cekal dan peringatan, pemrofilan penumpang hingga autogate.

Menurut dia, dengan teknologi tersebut, pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

Sementara itu, pada tahap setelah kedatangan, Kementerian Imipas mengawasi secara administratif dan lapangan melalui pemantauan kepatuhan izin tinggal, operasi pengawasan, patroli siber, serta penguatan koordinasi lintas sektoral.

Selain pengawasan dalam negeri, penguatan kesiapan perwakilan RI di luar negeri juga penting.

Agus menjelaskan Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI tetap berjalan optimal di tengah krisis global melalui pelayanan dokumen perjalanan, verifikasi identitas, pengamanan akses data serta koordinasi dengan otoritas setempat.

"Guna menjamin kesinambungan layanan dan perlindungan warga negara Indonesia yang terdampak," katanya.

Hingga saat ini, belum ada penurunan perlintasan internasional yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Agus mengatakan jumlah kedatangan bahkan meningkat 5,73 persen dan keberangkatan juga meningkat 3,49 persen.

Namun demikian, kompleksitas risiko keimigrasian meningkat secara nyata akibat gangguan konektivitas udara, perubahan rute penerbangan, pembatalan perjalanan internasional, dan ketidakpastian mobilitas lintas negara.

Dia memerinci per 31 Maret 2026, tercatat sebanyak 216 penerbangan internasional dari Indonesia ke kawasan Timur Tengah terdampak. Sementara itu, 29.025 penumpang internasional, terdiri atas 24.334 WNA dan 4.691 WNI, mengalami pembatalan keberangkatan.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arus mobilitas internasional masih tinggi, tingkat kerawanan dan ketidakpastian perjalanan juga meningkat sehingga memerlukan respon kebijakan yang cepat, terukur, dan adaptif," ujarnya.